Tugas Sejarah

1. Jelaskan penyebab kegagalan konstituante pada tahun 1959!

Penyebab kegagalan konstituante menyusun UUD :
terdapatnya sikap mementingkan golongan atau partai politik yang berada dalam konstituante

• pertentangan paham politik golongan agama Islam dengan golongan nasionalis yang menghendaki Indonesia sebagai negara bangsa
• Situasi di dalam negeri yang sedang banyak pergolakan misalnya pemberontakan-pemberontakan dalam negeri seperti pamesta.
•  adanya dekrit presiden yang berisikan pembubaran konstituante, berlakunya kembali UUD 1945, pembentukan MPRS dan DPAS

2. Sebutkan bentuk pemerintahan i ndonesia dari awal kemerdekaan sampai tahun 1965!
- Bentuk Negara : Kesatuan
- Bentuk Pemerintahan : Republik
- Sistem Pemerintahan : Presidensial
- Konstitusi : UUD 1945
- Lama periode : 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
Sistem Pemerintahan Periode 1945-1949

- Bentuk Negara : Kesatuan
- Bentuk Pemerintahan : Republik
- Sistem Pemerintahan : Presidensial
- Konstitusi : UUD 1945
- Lama periode : 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949

 Sistem Pemerintahan Periode 1950-1959

- Bentuk Negara : Kesatuan
- Bentuk Pemerintahan : Republik
- Sistem Pemerintahan : Parlementer
- Konstitusi : UUDS 1950
- Lama periode : 15 Agustus 1950 – 5 Juli 1959
- Presiden dan Wapres : Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta
Sistem Pemerintahan Periode 1959-1966 (Demokrasi Terpimpin)

- Bentuk Negara : Kesatuan
- Bentuk Pemerintahan : Republik
- Sistem Pemerintahan : Presidensial
- Konstitusi : UUD 1945
- Lama periode : 5 Juli 1959 – 22 Februari 1966
- Presiden dan Wapres : Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta
3. Apakah penyebab agresi militer I dan II?

• Perbedaan penafsiran antara Indonesia dengan Belanda terhadap ketentuan hasil Perundingan Linggarjati. 
• Pihak Belanda cenderung menempatkan Indonesia sebagai negara persekmakmuran dengan Belanda sebagai negara induk. 
• Sebaliknya, pihak Indonesia tetap teguh mempertahankan kedaulatannya, lepas dari Belanda. 
• Ketidakpuasan Belanda terhadap pejanjian Renvile yang telah disepakati oleh Indonesia dengan Belanda. 
• Belanda menolak adanya pembagian kekuasaan dan tetap ingin menguasai Republik Indonesia seutuhnya.

4. Mengapa supersemar memegang peran penting dalam munculnya orde baru?

• Karena supersemar merupakan langkah awal pemerintah untuk mengoreksi penyimpangan di orde lama dan kembali menjalankan pemerintahan sesuai dengan UUD 1945

5. Jelaskan hubungan konfrontasi politik yang dilakukan pemerintah terhadap negara-negara barat dan Malaysia dengan kemerosotan perekonomian Indonesia!
Untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, pada tanggal 25 Agustus 1959 pukul 06.00 pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang (devaluasi).
Namun, usaha pemerintah tersebut tidak mampu mengatasi kemerosotan ekonomi, terutama perbaikan dalam bidang moneter. Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang semakin suram, pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan suatu landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu Deklarasi EKonomi (Dekon). Tujuan dibentuknya Dekon adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari segala sisa-sisa imperialism untuk mencapat tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Akan tetapi, kesulitan-kesulitan ekonomi semakin mencolok. Politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat telah memperparah kemerosotan ekonomi Indonesia.  Akibatnya, defisit dari tahun ke tahun semakin meningkat hingga 40 kali lipat. Defisit yang semakin meningkat diatasi dengan pencetakan uang baru tanpa perhitungan matang sehingga menambah berat beban inflasi.
Pada tanggal 13 Desember 1965 melalui Penetapan Presiden No. 27 Tahun 1965 diambil langkah devaluasi dengan menjadikan uang senilai Rp. 1000,- menjadi Rp. 1,- sehingga uang rupiah baru semestinya bernilai 10 kali lipat disbanding uang rupiah yang lama. Akan tetapi, di dalam masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai sekitar 10 kali lipat lebih tinggi daripada uang rupiah yang lama. Upaya pemerintah untuk menekan angka inflasi itu justru malah meningkat angka inflasi itu sendiri.
Kegagalan berbagai kebijakan moneter itu semakin parah karena pemerintah tidak pernah mau mempunyai kemauan politik yang kuat untuk menghemat setiap pengeluarannya. Pada masa Demokrasi Terpimpin, pemerintah banyak menjalankan proyek dari Politik Mercusuar. Akibatnya, pemerintah harus mengadakan pengeluaran-pengeluaran yang semakin besar sehingga inflasi meningkat dan harga-harga barang membumbung tinggi. Tingkat kenaikan harga paling tinggi terjadi pada tahun 1965, sebesar 200% - 300% dari tahun sebelumnya.